Korea Selatan adalah negara dengan indeks intergritas publik yang paling tinggi di Asia. Dalam ‘Evaluasi Indeks Integritas Publik (IPI) 2021’ yang diumumkan oleh Pusat Penelitian Eropa untuk Anti-Korupsi dan Pembangunan Negara (ERCAS), Korea Selatan mendapatkan skor 8,09.

IPI diumumkan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2015 dan mengevaluasi tentang kemandirian sistem peradilan, partisipasi warga negara dan kebebasan pers, serta pengontrolan kemungkinan korupsi dalam bidang administrasi, anggaran, dan pasar.

Baca Juga: Catatan Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19 di Korea Selatan

Korea Selatan menduduki peringkat ke-23 dengan skor 8,04 pada laporan pertama di tahun 2015, kemudian berada di peringkat ke-24 pada tahun 2017, peringkat ke-20 pada 2019, dan peringkat ke-18 pada tahun 2021. Peringkat ke-18 ini adalah prestasi terbaik bagi Korea Selatan hingga saat ini.

Secara terpeinci, Korea Selatan menduduki peringkat pertama di kategori keterbukaan perdagangan, peringkat ke-12 dalam kategori sistem kewarganegaraan elektronik, peringkat ke-21 dalam transparansi anggaran pemerintah, peringkat ke-34 dalam kategori kebebasan pers, dan peringkat ke-48 dalam independensi peradilan.

Selain Korea Selatan, negara-negara Asia yang berada di peringkat atas adalah Jepang di peringkat ke-22, Malaysia di peringkat ke-40, dan Thailand di peringkat ke-41.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) pada setiap tahun sejak 1995, Korea Selatan mendapat skor 61 dan menempati peringkat ke-33 dari 180 negara pada tahun 2020. Dalam indeks tersebut, negara dengan skor lebih dari 50 dianggap bersih dari korupsi.

Baca Juga: Korsel Bakal Hibahkan 3 Kapal Korvet untuk Indonesia

Berdasarkan indeks tersebut, integritas Korea Selatan berada di level tengah di antara negara-negara di dunia, dan menunjukkan perbaikan yang semakin lama semakin baik, meskipun belum memuaskan jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Korea Selatan.

Korea Selatan telah meluncurkan Komisi Hak Sipil dan Anti Korupsi pada tahun 2010 untuk pencegahan korupsi serta perlindungan dan penyelamatan hak-hak rakyat. Sejak komisi tersebut didirikan, sejumlah indikator terkait korupsi menunjukkan bahwa pengontrolan korupsi telah dilaksanakan dengan lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Sumber: KBS World

Foto: 2.bp.blogspot.com

(Ag/Ag)