Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young mengatakan bahwa proses perdamaian di Semenanjung Korea terhenti sejak 2018, atau sejak dikeluarkannya Pernyataan Bersama Pyongyang 19 September 2018.

Pernyataan Lee itu disampaikan dalam pertemuan utusan khusus KTT antar-Korea 2018 yang digelar di Hotel Four Seasons, Seoul, pada Jumat, 17 September 2021.

Baca Juga: Peringatan 30 Tahun Keanggotaan Korsel di PBB

Dikutip dari KBS World, dalam kesempatan untuk memperingati 3 tahun Pernyataan Bersama Pyongyag 19 September itu, Lee menilai pernyataan bersama itu mengandung tindakan nyata untuk mengukuhkan perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea.

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap akan bekerja demi perdamaian Semenanjung Korea, walau hal itu membutuhkan waktu yang lama.

Pemerintah berprinsip untuk melakukan kerja sama kemanusiaan dengan Korea Utara, terlepas dari kondisi politik, militer, dan keamanan, serta melibatkan Amerika Serikat dalam hal tersebut.

Dalam rangka menyambut 30 tahun keanggotaan Korea Selatan dan Korea Utara dalam Perserikat Bangsa-Bangsa, Lee berharap kedua Korea dapat berpartisipasi dan bekerjasama dalam menjalankan tugas-tugas yang dilakukan bersama dalam komunitas internasional, termasuk dalam bidang perubahan iklim dan COVID-19, selain bekerjasama untuk pewujudan perdamaian di Semenanjung Korea.

Baca Juga: Hasil Survei: Mayoritas Warga Korsel Tidak Menyukai Korut

Sebagai informasi, Korea Selatan memperingati 30 tahun keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan Korea Utara, pada tanggal 17 September. Korea Selatan mendirikan pemerintahan Republik Korea pada tahun 1948 dan disahkan oleh PBB sebagai satu-satunya ‘pemerintahan yang sah di Semenanjung Korea’.

Korea Selatan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB pada Januari 1949. Namun, upaya Korea Selatan gagal akibat kondisi Perang Dingin saat itu. China dan Uni Soviet beberapa kali menolak permohonan tersebut karena mereka mendukung logika Korea Utara yang berpendapat bahwa keanggotaan Korea Selatan dan Korea Utara ke PBB secara bersama-sama akan memperbaiki kondisi perpecahan negara.

Kondisi itu kemudian berubah berkat Olimpiade Seoul tahun 1988 dan kebijakan diplomasi ke arah utara oleh Pemerintahan Roh Tae-woo. Pada tahun 1990, pemerintahan Roh menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan sepakat dengan China untuk mendirikan kantor perwakilan perdagangan. Kemudian, Korea Selatan bersama Korea Utara menjadi anggota PBB pada tahun 1991.

Foto: KBS World

(Ag/Ag)