Mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, operasional Wilayah Kerja (WK) Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, alih kelola Pengelolaan WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, maka diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai.

“Sejak pertama kali diproduksikan pada tahun 1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin dalam acara seremoni Alih Kelola WK Rokan, yang diselenggarakan secara hybrid pada Minggu malam, 8 Agustus 2021, di Pekanbaru dan Jakarta.

Baca Juga: Industri Hulu Migas Hasilkan Penerimaan Negara Rp96,7 Triliun

Tampak hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau, Syamsuar beserta jajarannya; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona. Juga para Perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24% produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi.

Salah satu usahaSKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.

Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih Kelola. Yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik,” sambung Dwi.

Baca Juga: Hulu Migas – Kadin Indonesia Bersinergi Siapkan Oksigen Untuk Penanggulangan Covid-19

Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya. “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara.”

Ke depan, Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun. “Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang.”

Produksi WK Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir tahun 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini. Selanjutnya WK Rokan diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PHR, berpesan kepada seluruh jajaran PHR agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah. Supaya melalui pengelolaan Blok Rokan, dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

Baca Juga: SKK Migas – KKKS Lakukan Program Pengembangan Masyarakat di Kabupaten Natuna

“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” jelas Nicke.

Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru.

Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.

(Ed/Ag)