Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengubah definisi keluarga. Bukan lagi ditentukan oleh pernikahan, darah, atau adopsi tetapi lajang dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan juga bisa disebut keluarga.

Hal tersebut diungkap oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga pada hari Senin, 24 Januari 2021 sebagaimana dikutip Yonhap. Disebutkan, kementerian tersebut pada kebijakan dasarnya tahun 2021-2025 berencana mengakui jenis keluarga yang mencakup orang-orang di luar pernikahan, seperti pasangan yang tinggal bersama atau keluarga dengan anggota tunggal.

Hal ini dilakukan supaya semua warga negara mendapat jaminan hak dan perlindungan yang sama di mata hukum. Selama ini, kelompok orang yang tidak dianggap sebagai keluarga luput dari program kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai langkah awal, pihak kementerian telah mengadakan audiensi publik secara online untuk mengukur opini publik. Setelah itu, mereka akan membahas masalah ini dengan kementerian lain yang terkait sebelum masuk ke langkah merevisi undang-undang.

Rencana yang terbilang progresif ini dilatarbelakangi oleh tren semakin banyak orang yang tidak menikah di Korea Selatan. Menurut data terakhir, persentase keluarga dengan orang tua dan anak yang belum menikah turun menjadi 29,8 persen pada 2019. Padahal di tahun 2010 berada di angka 37 persen. Sebaliknya, jenis keluarga baru, seperti rumah tangga satu orang, meningkat secara signifikan.

Statistik terpisah dari pemerintah menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang menikah di Korea Selatan mencapai titik terendah sepanjang masa yakni 239.200 pada tahun 2019. Jauh lebih rendah dari tahun 2010, yakni 326.000.

Baca Juga: Saat Kimchi Day, Ibu Negara Bocorkan Kebiasaan Presiden Korsel

Hal senada juga ditunjukkan dari survei pemerintah tahun 2018, dimana hanya 48,1 persen orang berusia 13 tahun ke atas yang berpikir bahwa mereka harus menikah. Ini menandai pertama kalinya proporsi turun di bawah 50 persen.

Tirto.id semakin memberikan data mengapa jumlah orang tidak menikah meningkat di Korea Selatan. Dituliskan, pada 1970 tercatat hanya 1,4 persen dari perempuan usia 30-34 tahun yang belum menikah. Di tahun 2010, angkanya naik signifikan menjadi 30 persen.

Tren ini tampaknya konsekuensi dari budaya Korea yang menetapkan perempuan yang telah menikah otomatis menjadi ibu rumah tangga. Serupa aturan konservatif di negara lain, seorang istri bertanggung jawab terhadap segala urusan domestik, termasuk anak, sementara yang laki-laki bertugas mencari nafkah.

Memasuki abad ke-21, aturan tersebut mendapat perlawanan kuat dari generasi muda yang makin liberal. Kaum perempuan kian terdidik. Mereka pun lebih memprioritaskan pendidikan tinggi atau mengejar karier yang mapan.

Hasil penelitian Yue Qian, asisten profesor Sosiologi di University of British Columbia, menemukan 46 persen perempuan Korsel usia 25-54 tahun yang telah menikah pada akhirnya menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Lebih tepatnya: melakoni 80 persen dari total tanggung jawab domestik, sementara si suami hanya mengerjakan sisanya.

Selain itu, keputusan untuk menikah dan mempunyai anak membawa konsekuensi pada biaya hidup yang semakin tinggi. Menurut data OECD, jumlah pengangguran di Korsel melonjak 3,4 persen pada penduduk berusia sekitar 17 tahun. Sementara itu, upah tahunan pada tahun 2017 rata-rata hanya berjumlah 35,5 juta won atau $31.650. Angka ini hampir setengah dari rata-rata upah orang Amerika yang mencapai $60.558 dolar.

Di tengah gaji yang pas-pasan, rata-rata pekerja di Korsel berhadapan dengan pengeluaran yang tinggi, terutama untuk membayar sewa tempat tinggal. Biaya pernikahannya sendiri tidak murah. Pasangan harus punya uang banyak untuk sewa gedung, biaya katering, hadiah pernikahan untuk mertua, ditambah keperluan-keperluan lain. Tidak imbang dengan gaji mereka. 

Dampaknya, lebih dari 20 persen gedung pernikahan di Seoul kini gulung tikar. Termasuk di antaranya dua gedung paling mewah di lingkungan orang kelas menengah-atas, Gangnam, yaitu Suaviss Wedding Hall dan JS Gangnam Wedding Culture Center.

Pemerintah bukannya tinggal diam. Ajang perjodongan dilakukan. Sejak 2005 pemerintah telah mengucurkan 36 triliun won untuk meringankan beban finansial pasangan yang baru memiliki anak. Pemerintah juga menawarkan subsidi pengasuhan anak sebesar 300.000 won per bulan dan insentif-insentif serupa untuk keluarga muda.

Upaya-upaya tersebut dinilai belum membuat dampak yang substansial. “Masalah terbesar pemerintah adalah mereka tidak mendengarkan para perempuan—pihak yang harus melahirkan anak-anak dan harus membesarkan mereka,” kata Kang Han-byul, pendiri EMIF (Elite without Marriage, I am going Forward), yang ditulis Tirto.id.

Baca Juga: Festival Lentera Teratai Korsel Kemungkinan Jadi Warisan Dunia UNESCO

Foto: Yonhap dan Freepik

(Ag/Ag)