Pemilihan umum presiden Korea Selatan dijadwalkan 9 Maret 2022. Di tengah pandemi, pasien Covid-19 terancam kehilangan hak suaranya.

Dikutip dari The Korea Herald, Jumat 4 Februari 2022, kemungkinan kehilangan suara tersebut dikarenakan mereka yang dikonfirmasi terinfeksi Covid-19 setelah periode pendaftaran surat suara, mungkin tidak dapat melapor ke bilik suara pada 9 Maret 2022.

Baca Juga: Indeks Integritas Publik Korsel Tertinggi di Asia

Komisi Pemilihan Nasional mengatakan, mereka akan menerima aplikasi surat suara dari Rabu hingga Minggu minggu depan. Pendaftaran tersedia untuk pasien Covid-19 yang ditempatkan di pusat perawatan atau mereka yang diisolasi maupun karantina mandiri.

Komisi Pemilihan Nasional akan mengizinkan mereka yang ditempatkan di pusat perawatan pada tanggal pemilihan, untuk memberikan suara mereka di dalam pusat perawatan sesuai dengan pedoman yang dibuat untuk pemilihan parlemen pada tahun 2020. Tetapi belum ada tindakan yang disiapkan untuk pasien Covid-19 yang mengisolasi di rumah atau mereka yang melakukan karantina mandiri.

Korea Selatan pada hari Jumat melaporkan 27.443 kasus baru Covid-19, dan menjadi jumlah kasus baru harian terbesar sejauh ini. Jumlah pasien yang menerima perawatan di rumah naik 7.721 dari hari sebelumnya menjadi 104.857, mendekati kapasitas perawatan maksimum negara itu sebesar sebanyak 106.000.

Baca Juga: Catatan Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19 di Korea Selatan

Beberapa pihak terkait telah memberikan peringatan bahwa jumlah kasus harian baru dapat melebihi 100.000 kasus bulan depan pada saat pilpres. Hal inilah yang semakin memunculkan kekhawatiran bahwa ratusan ribu pemilih mungkin tidak dapat memberikan suara mereka pada pilpres.

Komisi Pemilihan Umum mengatakan kepada media bahwa mereka sedang membahas langkah-langkah untuk memastikan hak suara bagi pasien Covid-19. Langkah-langkah yang digunakan untuk pemilihan sela April tahun lalu tidak akan layak, karena jumlah kasus sekarang jauh lebih tinggi daripada April 2020.

Perwakilan Hong Jung-min dari Partai Demokrat Korea mengusulkan RUU bulan lalu yang bertujuan memberikan dukungan hukum untuk memastikan hak memilih pasien COVID-19. Tetapi sayangnya, sampai berita ini diturunkan belum ada kemajuan yang dibuat pada proposal legislatif tersebut.

Foto: The Korea Herald

(Ag/Ag)